LIPUTAN KHUSUS
astakom.com- Jakarta, Papua, Irian Jaya. Dulunya daerah ini bernama Papua Barat. Dulu sekali, Provinsi Papua resmi menjadi bagian Integral bangsa Indonesia pada Tahun 1969.
Sebelumnya, 1 Mei 1963 Belanda memulai penyerahan adminitrasi Irian Jaya pada kekuatan status quo global, Perseriktan Bangsa- Bangsa (PBB). Lalu Tahun 1969, PBB bersama rakyat Papua melakukan jajak pendapat yang diesebut Pennentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).
Kehendak rayat Irian Jaya di Tahun 1969 itu akhirnya memilih bergabung menjadi salah satu provinsi Indonesia, bernama Provinsi Irian Jaya, dari pada ikut dalam wilayah Papua Nugini- Belanda.
Kini 56 Tahun sudah berlalu, sejak Papua menjadi bagian Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Daratan dan Lautan Irian Jaya atau Papua pun kini sudah terbagi menjadi 6 Provinsi.
Sudah 8 Presiden dan rezim Pemrintahan silih berganti. Diantara hingar bingar program pemerintah pada setiap masanya, diantara bai-bait kalimat visi-misi Presiden setiap priodenya, selalu ada porsi untuk memperhatikan Papua.
Memasuki masa 1 Tahun Presiden ke-8, duet Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka, menyebut ‘Merah Putih’ sebagai Rezim Kabinetnya. Astakom.com coba mengulik dalam edisi I Liputan Khusus Papua kali ini, tentang tatanan apa saja yang sudah dan sedang disiapkan untuk Papua dan warganya?
Komite Eksekutif Pembangunan Papua versi Prabowo
Tepat 12 hari jelang 1 Tahun Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih, Pada 8 Oktober 2025 lalu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membentuk dan melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pelantikan Komite Eksekutif ini menjadi langkah strategis dan fokus pemerintah pusat untuk memperkuat percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Sebelumnya sempat beredar iformasi di bulan Juni 2025 lalu, Pemerintahan Kabinet Merah Putih akan diwakili oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Tugas khusus pemabangunan wilayah-wilayah otonomi Papua.
Resminya kberadaan Komite Eksekutif ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan bahwa komite ini diposisikan sebagai perangkat yang akan membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang diketuai oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, itu kan ada yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di situ kemudian juga mengamanatkan untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” kata Prasetyo, Rabu (8/10/2025).
Dilansir melalui laman publikasi resmi presiden yakni presidenri.go.id, Presiden Prabowo menegaskan dalam sambutanya, “Agar percepatan pembangunan Papua harus berjalan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.”
***
Tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Dalam publikasi resmi dan pernyataan salah satu Tim Komite Eksekutif, Velix Wanggai, Komite ini berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi Papua untuk memastikan agar program pembangunan berjalan secara sinergis, efektif, dan kontekstual terhadap kondisi lokal.
Velix Wanggai menyebut bahwa lembaga ini akan mengawal “delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua,” mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, serta aspek sosial budaya seperti olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.
Dalam siaran pers Presiden, dinyatakan bahwa komite ini harus bekerja bersama pemerintah daerah dan lembaga pusat agar percepatan pembangunan dapat menyentuh aspek kesejahteraan secara nyata.
***
Profil dan Anggota Komite Eksekutif
Presiden Prabowo menunjuk sepuluh orang sebagai anggota Komite Eksekutif Papua, terdiri dari satu orang ketua dan sembilan anggota.
Ketua:
Velix Vernando Wanggai
Velix Vernando Wanggai lahir di Jayapura pada 16 Februari 1972 dan berasal dari Papua. Sosok Velix Wanggai tidak asing bagi masyarakat umum karena ia menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dari November 2023 hingga Maret 2025. Velix menempuh pendidikan sejak kecil hingga besar di Papua.
Ia pergi ke Yogyakarta untuk berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) setelah tamat SMA pada tahun 1991. Velix juga melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan gelar Magister di Flinders University, Australia. Ia pernah mendapatkan gelar Doktor dari The Australian National University (ANU) dan mendapatkan gelar Doktor dalam Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran pada 2017.
Velix memulai kariernya sebagai Staf Perencana di Bappenas, terlibat dalam berbagai kajian pembangunan wilayah Papua dan perumusan dana 1% PT Freeport untuk masyarakat adat. Pada 2009–2014, ia menjadi Staf Khusus Presiden SBY Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah. Tahun 2015, sempat bergabung di Tim Transisi PSSI dan menjabat Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR hingga 2016.
Ia kemudian menjabat Kepala PAKK Bappenas (2020–2021), Staf Ahli Menteri Bappenas (2021–2022), dan Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan Setwapres (2022). Pada 2023, ia dipercaya sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, lalu di akhir 2024 diangkat menjadi Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
Anggota:
1. John Wempi Wetipo
John Wempi Wetipo, S.H., M.H., lahir pada tanggal 15 September 1972 di Kabupaten Jayawijaya, dan mengenyam pendidikan S1 Hukum (2011) dan Magister Hukum (2013). Pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia dari tanggal 15 Juni 2022 hingga tanggal 27 September 2024. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Jayawijaya dari tahun 2008 hingga 2013 dan sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia dari 25 Oktober 2019 hingga 15 Juni 2022. Ia maju sebagai calon gubernur Papua pada pemilihan umum 2018 dan bersaing dengan petahana Lukas Enembe.
2. Ignatius Yogo Triyono
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ignatius Yogo Triyono, yang lahir pada tanggal 16 Juni 1965, adalah seorang purnawirawan TNI-AD yang terakhir menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Yogo, merupakan lulusan Akademi Militer (1988-A) ini berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Selama karirnya, Yogo pernah menjabat sebagai Komandan Secapa Angkatan darat pada 19 April 2020 sampai 18 November 2020. Setelah itu dilanjut mengemban jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih sampai 21 Januari 2022.
Karirnya kembali berlanjut menjadi Komandan Kodiklat TNI AD sampai 16 Januari 2023, lalu dilanjut jabatan terakhirnya sebagai Koordinator Staff Ahli Kepala Staf Angkatan Darat hingga 27 April 2023.
3. Paulus Waterpau
Paulus Waterpauw lahir pada tanggal 25 Oktober 1963 dan merupakan perwira tinggi Purnawirawan Polri. Sejak 21 Oktober 2021, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, dan sejak 12 Mei 2022, ia menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. Paulus Waterpauw, yang lulus dari Akademi Polisi pada tahun 1987, memiliki pengalaman dalam bidang intel. Dia adalah jenderal bintang tiga terakhir yang menduduki jabatan kepolisian. Dia sekarang bertanggung jawab atas Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
4. Ribka Haluk
Ribka Haluk lahir di Piramid, Jayawijaya, Papua, pada 10 Januari 1971. Ribka memperoleh gelar sarjana di Universitas Cenderawasih. Dia kemudian memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut. Ribka tidak berhenti di Magister tetapi melanjutkan pendidikannya menjadi Doktor dalam Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih. Setelah lulus sekolah, Ribka memulai karirnya di lingkungan birokrasi. Ribka pernah menjabat sebagai Kasudin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2001.
Selain itu, pada 2004 ia dipercaya sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya. Pada tahun 2009, Ribka diangkat menjadi Kasubbag Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya, sebelum akhirnya diangkat menjadi Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2010. Pada tahun 2011, dia diangkat menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya, yang meningkatkan karirnya. Saat ini, selain sebagai anggota Eksekutif, Ribka juga bergabung di Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
5. Ali Hamdan Bogra
Ali Hamdan Bogra, memulai pendidikannya di Akademi Militer (Akmil) dan Lulus pada 1987. Setelah bertugas di berbagai satuan TNI AD selama bertahun-tahun, Ali Hamdan Bogra ditunjuk sebagai Pangdam XVIII/Kasuari pada Mei 2020. Ali telah mengemban berbagai jabatan, mulai dari seorang Komandan Pleton, Kepala Bagian Operasional Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) Ciomas Bogor, Perwira Pembantu Madya Pasukan Pengaman Komando Daerah Militer Jayakarta (Pabandya Pam Kodam Jaya), hingga Komandan Distrik Militer (Dandim) XVII Cendrawasih.
6. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
Atau yang sering kita kenal sebagai Billy Mambrasar menyandang gelar sarjana dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan pada 2008 di Institut Teknologi Bandung. Pendidikan tingginya berlanjut setelah ia memilih The Australian National University, dengan kejuruan Proyek Manajemen.
Billy mendapat gelar Master of Business Administration di Australia pada 2014. Ia juga sempat mengenyam pendidikan pasca-sarjana di Universitas Harvard pada program Master’s in Human Development and Psychology. Saat ini, Billy juga tengah belajar di Universitas Oxford pada Major Programme Management. Dalam karirnya, Billy bekerja sebagai staf khusus milenial Jokowi pada 2019 hingga 2024.
7. Yanni
Sebagai Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni terlibat dalam pendaftaran calon legislatif (Bacaleg) ke KPU Papua, dengan target memperkuat posisi partai di Papua. Yanni pernah menyatakan bahwa dia tidak akan maju pada Pileg 2024 sebagai calon legislatif, melainkan fokus memenangkan Prabowo Subianto di Papua. Yanni juga aktif menjalin pertemuan dengan tokoh nasional dan partai pusat, misalnya melaporkan kesiapan Gerindra Papua ke Ketua Umum Prabowo Subianto. Salah satu usulan kebijakan yang dibawa menurut media adalah pembentukan kementerian khusus yang menangani persoalan Tanah Papua, sebagai respons terhadap problem mendasar di provinsi-provinsi Papua.
8. Johanes Gluba Gebze
Biasa disebut John Gluba Gebze, Pernah menjabat Bupati Merauke selama dua periode: 2000-2005 dan 2005-2010. Selain itu, terlibat aktif sebagai tokoh masyarakat di Papua Selatan, khususnya dalam isu pertanian, ketahanan pangan, kultur pangan, dan pembangunan lokal. John juga merupakan salah satu penggagas pemekaran Provinsi Papua Selatan. John juga mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo Subianto atas jasa‐jasa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua Selatan, pembangunan wilayah timur Indonesia, serta sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
9. Juharson Estrella Sihasale
Atau yang lebih dikenal dengan Ari Sihasale menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025. Sosok yang dikenal sebagai aktor, sutradara, sekaligus produser ini kini mengemban amanah baru di bidang pembangunan daerah asalnya, Papua. Tak hanya aktif di industri hiburan, Ari juga terjun ke dunia politik. Ia pernah menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra Papua.
Dalam catatan redaksi astakom.com, dalam rentang 1 tahun pemerintahanya. Presiden Prabowo Subianto memberi konsentrasi pada pembangunan dan pengembangan wilayah Papua. Sebelumnya pada bulan Juni 2025 sudah ada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dibawah Ketua Pengarah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kini publik Papua juga akan didukung oleh Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Presiden Prabowo Subianto secara serius dan fokus.
The Dream Team Putra-putri asli Papua yang tergabung dalam Komite Eksekutif ini diharap dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Papua, peningkatan kesajahteraan warga Papua secara menyeluruh dan terintegrasi.(aRsp-aLv)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo & Wapres Gibran serius gas pembangunan Papua lewat Komite Eksekutif khusus, isinya tokoh-tokoh top Papua dari militer, birokrat, sampe artis.
Targetnya? Bikin 6 provinsi Papua makin maju, sejahtera & kontekstual.
No drama, just real action for the east!
