astakom.com, Jakarta – Di sudut-sudut pasar tradisional, di warung-warung makan pinggir jalan, ada satu hal yang paling sensitif, yakni persoalan harga bahan pokok. Ketika ekonomi global diguncang ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan gangguan rantai pasok, Indonesia seharusnya turut merasakan dampaknya.
Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sukses menuliskan narasi yang berbeda, yakni narasi stabilitas fundamental ekonomi yang komprehensif di berbagai aspek perekonomian, yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Kisah ketahanan fundamental ekonomi Indonesia pun dimulai dari dapur setiap rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 menunjukkan inflasi Indonesia hanya di angka 2,65 persen year on year (yoy), sebuah pencapaian yang konsisten berada di bawah 3 persen.
Lebih penting lagi, inflasi pangan (volatile food), yang paling memukul rakyat miskin, berhasil ditekan hingga 4,5 persen, turun signifikan dari rata-rata inflasi pangan di tahun-tahun sebelumnya.
Inilah pondasi awal yang dibangun Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia, yakni menjaga daya beli masyarakat dan memastikan piring makanan masyarakat tetap terjangkau, sebuah kebijakan human interest yang diterjemahkan melalui angka-angka makro.
Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), telah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, meski tengah dihadapkan pada situasi ketidakpastian global.
“Di tengah kondisi seperti ini di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan, sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia, kita berada di 5 persen,” ucap Presiden dalam pengantarnya.
“Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi, dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan, kita menjamin, kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien energi juga demikian mampu mengelola air kita kuat,” ujar Presiden.
Reformasi Fiskal Sang Presiden
Di balik kokohnya fundamental ekonomi Indonesia, terdapat reformasi fiskal yang ambisius. Langkah ini merupakan sebuah pertaruhan besar dari Sang Presiden untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sembari melihat peluang perekonomian lebih kencang, tanpa mengorbankan disiplin anggaran.
Reformasi fiskal yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo difokuskan pada penguatan disiplin anggaran, efisiensi belanja, dan perbaikan tata kelola untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang kala itu menjabat telah menegaskan, bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan strategis dan menyeluruh terkait reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit anggaran yang tetap dalam batas aman.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu Sri Mulyani, Selasa (22/7/2025).
Salah satu kebijakan fiskal yang paling mencolok adalah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan target anggaran yang dapat diefisiensi mencapai Rp306,69 triliun.
Pengamat Ekonomi yang sekaligus Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jaharuddin menekankan bahwa produktivitas nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja negara, tetapi juga efisiensi dalam penggunaan modal, yang dalam hal ini anggaran negara.
“Dengan kata lain, keberhasilan efisiensi anggaran sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi yang tepat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Jaharuddin.
Adapun dalam efisiensi anggaran ini, pemerintah mengalihkan belanja yang terbilang tidak cukup penting, dan atau bahkan rawan korupsi untuk membiayai program-program yang berfokus pada program kerakyatan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program kesejahteraan rakyat lainnya.
Arah kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan gebrakan terbarunya dengan menyaluran dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank-bank milik negara atau Bank Himbara.
Penyaluran dana SAL pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia itu dilakukan dengan tujuan untuk menggerakkan likuiditas dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta industri agar lebih ekspansif, dengan harapan dapat menciptakan multiplier effect pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, Menkeu Purbaya juga mengancam untuk menarik anggaran besar di Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terserap optimal, dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif lainnya, termasuk untuk membayar utang pemerintah.
Kebijakan ini diambil Purbaya mengingat sampai dengan akhir September 2025, masih ada sejumlah K/L yang penyerapan anggarannya tercatat masih di bawah 50 persen.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipaparkan pada sesi konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, pada Selasa (14/10/2025) lalu, Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat ada tiga K/L dengan anggaran besar yang penyerapannya masih di bawah 50 persen.
Tiga K/L tersebut adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Kemenkeu, percepatan belanja penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, langkah ini juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal.
Optimalisasi Penerimaan Negara Lewat Pengendalian Korupsi
Sebagaimana diketahui, penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi menjadi fokus pemerintahan Prabowo saat ini. Langkah ini terbukti ampuh menyelamatkan potensi kerugian negara yang signifikan.
Terbaru, publik diperlihatkan bagaimana langkah penegakan hukum tersebut mampu menyelamatkan kerugian negara Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya, dan mengembalikannya ke kas negara.
Presiden Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan senilai Rp13,25 triliun tersebut menegaskan, bahwa dana akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat melalui berbagai program prioritas nasional, seperti pembangunan dan revitalisasi sekolah hingga kampung nelayan.
Langkah Fiskal Tingkatkan Kepercayaan Global
Berbagai kebijakan fiskal Pemerintahan Prabowo yang menekankan pada disiplin anggaran, efisiensi belanja, dan perbaikan tata kelola melalui upaya deregulasi, telah berdampak langsung dalam peningkatan kepercayaan global.
Peningkatan kepercayaan global salah satunya tergambar dari pasar modal Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia per Sabtu (25/10/2025), aliran modal asing (net inflow) ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp85 triliun di sepanjang tahun ini.
Para investor global yang sebelumnya skeptis terhadap masa transisi politik nasional, yang dalam hal ini adalah masa transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Presiden Prabowo, kini telah melihat stabilitas dan kesinambungan kebijakan.
Kepercayaan global juga tergambar dari hasil asesmen lembaga pemeringkat atau rating Moody’s, yang mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 16 April 2024.
Moody’s berpandangan bahwa afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen mereka bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga, didukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil serta berbagai inovasi instrumen kebijakan yang kuat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
“Hasil afirmasi Moody’s yang tetap pertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik saat ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan Pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia,” demikian kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Penilaian positif Moody’s atas kinerja perekonomian Indonesia juga sejalan dengan hasil asesmen lembaga rating lainnya, yaitu Fitch yang mempertahankan SCR Indonesia pada peringat BBB, yakni satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil. Lembaga lain seperti JCR juga mempertahankan SCR Indonesia pada peringkat BBB+ (investment grade) dengan outlook stabil.
Adapun setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah kisah panjang tentang bagaimana langkah-langkah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun fondasi ekonomi yang kokoh dalam menghadapi guncangan ketidakpastian global.
