LIPUTAN KHUSUS
astakom.com, Liputan khusus – Indonesia dikenal sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia. Pada daratan pulau- pulau itu terdapat kawasan hutan. Tempat ekosistem penjaga kelestarian alam saling bersenyawa. Manusia, Air, tumbuhan liar, pepohonan hewan pemangsa hingga hewan konsumsi, mereka saling bergantung satu sama lain dari keberadaan dan kelestarian hutan.
Mendefinisikan fungsi hutan Indonesia, selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 (Tahun 1999) tentang Kehutanan. Pada Pasal 1 dalam UU tersebut berbunyi “Hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu lingkungan alamiah yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan”.
Sangat wajar jika Presiden Prabowo menyebut ‘Kelestarian hutan, untuk keberlangsungan ekosistem kehidupan’
Dengan segala kandungan manfaat yang membersamainya, bolehkah manusia secara membabi buta memanfaatkan hutan? Karena faktanya, ada banyak anomali di Indonesia tentang pengelolaan kawasan sumber daya hutan ini.
Ada daratan, ada juga wilayah perairan atau pesisir. Lebih dari 60% wilayah Indonesia adalah kawasan perairan- pantai/laut.
Mari sejenak berfikir terbalik, lalu konsentrasi pada penelusuran data- data soal konglomerasi grup usaha yang mengeksploitasi soal ini.
Maka kita belum akan satupun menemukan data listing konglomerat Indonesia masuk daftar orang kaya (lokal, regional atau dunia) karena kemahirannya mengolah sumber daya laut.
***
Indonesia berada di urutan ke-8 dari 193 negara di dunia dalam hal luas kawasan hutan. Data rangking tersebut redaksi astakom.com kutip dari wikipedia yang mencantumkan berbagai sumber; CIA – The World Factbook dan arsip Forestry global.
Baca juga: Prabowo Nggak Main-main bakal Sikat Illegal Logging Penyebab Bencana Alam!
Data terbaru dari FAO: Food and Agriculture Organization, memposisikan Indonesia sebagai negara tutupan hutan terluas di Asia Tenggara. FOA mencatat 95,97 juta hektare (ha) luas kawasan hutan Indonesia.
Sementara Kementerian Kehutanan, melalui siaran pers pada bulan Maret 2025, memaparkan data dari citra satelit Landsat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mencatat luas kawasan hutan mencapai 95,5 juta hektare setara 51,1% dari total daratan.
Dalam bayang- bayang pencabutan izin
Meraup untung besar dari alih fungsi hutan, beberapa perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia diduga kuat berkecimpung di eksplorasi kekayaan hutan. Fenomena ini menarik untuk kami buat dan sajikan dalam edisi Liputan khusus akhir Tahun 2025.
Mengingat, bersamaan dengan Forbes merilis daftar orang- orang kaya Indonesia tadi, juga terjadi musibah banjir ekstrim melanda Sumatera diduga diperparah karena terjadinya eksploitasi hutan oleh oknum- oknum pebisnis yang tidak memasukan kalkulasi dampak lingkungan dalam strategis bisnis.
“Secara resmi hari ini (Senin/ 15/12/2025), saya umumkan kepada publik atas arahan Pak Presiden. Saya akan mencabut 22 PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare,” Ucap Menhut Raja Juli, dalam konferensi pers hari itu.
Baca juga: Raja Juli Buka Suara Usai Terciduk Main Domino dengan Pembalak Liar, Siapa Azis Wellang?
Dalam keterangan kepada publik itu, Diantara yang dicabut izinnya adalah kawasan hutan di Sumatera seluas 116.198 hektare. Namun terkesan setengah hati, Menteri Raja Juli Antoni mengaku belum menuliskan SK pencabutan ijin 22 PBPH tersebut.
“detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini. Dan nanti saya sampaikan kepada rekan media (lagi),” tambah Menhut Raja Juli dalam keterangan pers tersebut, Senin (15/12/2025)
***
Banyak orang kaya Indonesia terlibat Deforestasi?
Melihat beberapa daftar nama orang kaya Indonesia yang dirilis Forbes, Redaksi astakom.com menelusuri pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan beserta nama perusahaan dan indikasi grup kepemilikanya. Dan ditemukan, perusahaan-perusahaan termasuk dalam daftar yang izin PBPH-nya dicabut Pemerintah.
Anak perusahaan Djarum Group
PT Agra Primera Plantation dimiliki oleh grup Djarum, memiliki konsesi penebangan kayu seluas 40.959 hektar di wilayah Kecamatan Jelai Hulu, Ketapang. Perusahaan ini izinnya telah dicabut oleh Kementerian Kehutanan, akibat beberapa faktor yang tidak sesuai dengan ketetapan yang diterbitkan oleh kementerian.
Diketahui, pemilik perusahaan raksasa grup Djarum, Hartono Bersaudara merupakan orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes (2025).
Keluarga Widjaja (pemilik Sinar Mas Group)
Perolehan Tahun 2024, dari pemilik grup Sinar Mas ini cukup menohok. Dikutip dari Forbes, terdapat lonjakan saham yang didorong oleh diversifikasi perusahaan yang beririsan dengan hutan dan lingkungan.
Walau secara spesifik menyebutnya dengan sektor energi panas bumi, diketahui kegiatan eksplorasi energi panas bumi ini juga menyasar ekosistem hutan dan perkebunan penduduk di beberapa wilayah, misalkan di Garut dan eksplorasi panas bumi Pangrango yang diduga berdampak pada ekosistem kelestarian hutan lindung Pangrango dan wilayah perkebunan masyarakat sekitar Cipanas, Kab Cianjur.
RGE (Royal Golden Eagle) Group milik Sukanto Tanoto
PT. Sari Hijau Mutiara Seluas ± 20.000 Ha Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Perusahaan ini adalah holding dari Grup APRIL /RGE (Royal Golden Eagle) Group, dan anak perusahaannya mencakup berbagai sektor seperti pulp & kertas (Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)).
Kelapa sawit (Asian Agri, Apical), selulosa (Bracell), serat viscose (Sateri, Asia Pacific Rayon), dan energi (Pacific Oil & Gas). Termasuk juga Asia Symbol dan Vinda, yang semuanya merupakan bagian dari portofolio RGE yang lebih luas yang didirikan oleh Sukanto Tanoto.
Sukanto Tanoto diketahui merupakan orang terkaya ke 21 di Indonesia versi Forbes Desember 2025.
Meraup untung dari alam- lingkungan hingga dana publik
Redaksi astakom pada riset edisi Liputan khusus akhir tahun 2025 ini juga mencoba menelusuri identitas di market saham pada beberapa perusahaan yang potensi beririsan di sektor pembukaan lahan untuk perkebunan, hutan dan lingkungan.
Baca juga: Kode Saham Agrobisnis dan Tambang Hari ini Cenderung Lesu, Imbas Kerusakan Lingkungan di Sumatera?
Diantara temuannya adalah sebagai berikut;
Kode saham untuk PT Indonesian Tobacco Tbk, adalah ITIC. Perusahaan ini bergerak di industri penanaman dan pembelian tembakau.
Ada PT. Astra Agro Lestari Tbk dengan kode AALI, bergerak di bidang perkebunan dan agroindustri kelapa sawit.
Selanjutnya ada nama PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk dengan kode saham LSIP. Perusahaan ini juga bergerak di bidang agribisnis, khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet.
Selanjutnya ada nama PT. Cisadane Sawit Raya Tbk dengan kode CSRA. Perusahaan ini dikenal moncer pada sektor agribisnis.
Diantaranya bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Operasional perusahaan ini diketahui cukup dominan di kawasan perkebunan dan minyak sawit mentah (CPO) di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Bahkan dari penelusuran beberapa sumber di internet, beberapa anak perusahaanya dominan beroperasi di wilayah Sumatera.
Saham dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMART) memiliki kode emiten SMAR. Perusahaan ini merupakan bagian dari Sinarmas Group, yang bergerak di bidang agribisnis, energi berbasis infrastruktur alam dan teknologi.
Beberapa perusahaan tambang batu bara besar juga beroperasi di Sumatera dan terdaftar di BEI meliputi:
PTBA (PT Bukit Asam Tbk): Perusahaan ini memiliki area operasional utama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
ITMG (PT Indo Tambangraya Megah Tbk): Memiliki beberapa lokasi tambang, termasuk di Sumatera.
Baca juga: WWF Tegaskan Prabowo Hibahkan 90 Ribu Hektare untuk Konservasi Gajah, Bukan Biang Banjir!
Selanjutnya, ADRO (PT Adaro Energy Indonesia Tbk): Meskipun operasi utamanya di Kalimantan, grup Adaro juga memiliki entitas anak yang beroperasi di sektor energi dan pertambangan lain di berbagai wilayah Indonesia.
Upaya Presiden jaga kelestarian hutan
Seolah justru bertolak belakang dengan beberapa entitas bisnis perusahaan- perusahaan diatas. Diketahui, Presiden Prabowo telah memberikan konsesi lahan seluas 90 ribu hektare di Takengon Aceh, kepada World Wildlife Fund (WWF) untuk digunakan dalam upaya konservasi gajah (kelestarian ekosistem gajah dan lingkungan).
WWF menjelaskan pemberian lahan milik Prabowo Subianto sebesar 90 ribu hektare pada tahun 2024, merupakan kawasan konservasi, dan bukan lahan yang sebabkan banjir.
CEO WWF-Indonesia mengatakan bahwa lahan tersebut kini diarahkan menjadi kawasan restorasi hutan atau agroforestri, sampai pengolahan habitat Gajah Sumatera. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dengan populasi gajah terbesar.
Baca juga: Prabowo Jadi Contoh, Lepas 90 Ribu Hektare ke WWF untuk Konservasi Gajah
Naskah & Editor: AR. Sutara Purba
Reporter: Shintiya & Alfian Tegar
Gambar & Grafis: Joeyhan
Gen Z Takeaway
Deforestasi hutan Indonesia makin parah, dengan banyak konglomerat yang terus eksploitasi lahan buat bisnis. Meskipun pemerintah mulai turun tangan cabut izin, dampak buruknya udah kerasa, kayak banjir dan rusaknya ekosistem. Tapi ada juga usaha buat restore hutan, misalnya lewat program konservasi yang digagas Prabowo dan WWF. Semoga bisa jadi langkah nyata!
Diperbarui 00.35 WIB (20/12/2025)
