Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan pembatalan tersebut. “VIVO batal lanjut setelah tahu ada kandungan etanol ini, padahal kandungannya sudah sesuai regulasi dan aman,” ujar Achmad beberapa waktu lalu.
Riko pun menduga, para penyedia BBM swasta khawatir harga jual mereka akan kehilangan daya saing jika mengambil stok dari Pertamina lantaran selama ini, mereka dapat mengimpor base fuel dengan harga yang lebih kompetitif dari berbagai sumber global.
Etanol di BBM Lumrah
Di sisi lain, pencampuran etanol dalam BBM sebenarnya bukanlah hal yang baru, dan bahkan sudah menjadi tren di sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam mengatakan, kandungan etanol 3,5 persen di BBM Pertamina masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat (AS).
“Negara-negara seperti Thailand sudah mulai pakai E20, Amerika Serikat di beberapa negara bagian sudah sampai E85, bahkan Brazil sudah sampai E100,” ujar Bob di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/10).
Bob menjelaskan, bahwa energy density atau kepadatan energi dari etanol lebih rendah sekitar 30 persen jika dibandingkan dengan bensin. Meski demikian, senyawa tersebut membuat bahan bakar lebih ramah lingkungan.
Selain itu, Bob juga menyoroti multiplier effect dari pencampuran etanol di BBM, di mana selain ramah lingkungan juga mendukung kemandirian energi, sekaligus dapat menggerakkan perekonomian nasional karena kandungan etanol yang bersumber dari petani-petani lokal.
“Jadi kalau misalnya demand-nya naik, income petani juga naik gitu. Cuma mungkin di kita belum begitu banyak petaninya ya. Ke depan kalau misalnya banyak petani yang sudah mengubah hasil taninya menjadi etanol, ini justru bisa menjadi positive cycle,” jelasnya.
Siapa Untung-Rugi?
Terlepas dari permasalahan kandungan etanol dalam BBM, dampak nyata dari kelangkaan pasokan BBM swasta adalah konsumen. Di mana kini tak banyak pilihan BBM non-subsidi.
Tidak hanya konsumen, kelangkaan stok juga berdampak serius pada roda bisnis SPBU swasta. Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara terhadap sejumlah karyawan di beberapa gerai Shell sempat viral, menggarisbawahi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis pasokan ini.
menanggapi hal ini, Riko meminta pemerintah tak abai dengan dampak yang ditimbulkan dari krisis pasokan, utamanya BBM. Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek semata, tapi mencari solusi jangka panjang agar stabilitas pasokan tetap terjaga positif.
“Masalah kelangkaan ini gak bisa diselesaikan dengan beli fuel base di Pertamina, karena itu kan sifatnya jangka pendek. Simpelnya gini, kita udah tau kalo masalahnya di regulasi impor, harusnya itu yang dikejar dan libatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini swasta ya,” ujarnya.
Tak cuma bagi pemerintah, Riko turut memberikan saran dan kritikan kepada Pertamina. Ia meminta perusahaan pelat merah itu agar lebih memperhatikan lagi kualitas produk maupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
“Bagi Pertamina nih, bisa nggak ningkatin pelayanan mereka kaya swasta. kalo pelayanannya bagus, petugas gak prengat-prengut (cemberut), percaya deh, bakal laku keras kok Pertamina. Siapa sih yang gak dukung perusahaan sendiri (BUMN). Untungnya kan ke negara sendiri,” pungkas Riko.
Gen Z Takeaway
BBM di SPBU swasta kayak Shell, BP-AKR, dan VIVO lagi langka banget sejak Agustus 2025, dan penyebabnya bukan hal sepele. Gara-gara perubahan aturan impor yang sekarang dievaluasi tiap enam bulan, pasokan jadi tersendat dan stok menipis. Padahal, lonjakan permintaan BBM non-subsidi di SPBU swasta sempat naik gila-gilaan setelah isu Pertamax oplosan bikin masyarakat pindah haluan dari Pertamina.
Pemerintah sih bilang udah nambah kuota impor 10%, tapi kata pengamat publik Riko Noviantoro, itu gak cukup karena sistem baru justru bikin kuota efektifnya berkurang setengah. Pertamina sempat ngajak SPBU swasta kerja sama suplai base fuel, tapi gagal gara-gara beda standar etanol (3,5%) yang dinilai gak cocok sama pasar mereka. Akhirnya, yang paling kena imbas ya masyarakat—antre panjang, pilihan BBM makin sempit, bahkan ada pegawai SPBU yang kena PHK.
